MENUJU MASYARAKAT INDONESIA YANG MULTIKULTURAL

Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural

Pendahuluan

Dalam tulisan saya (Suparlan 2001a, 2001b) telah saya bahas dan tunjukkan bahwa cita-cita reformasi

untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan

terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut

adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, adanya dan ditegakkannya hukum untuk supremasi

keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam

masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang

mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi atau perombakan

tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari puing-puing

tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (plural society). Sehingga, corak

masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika bukan lagi keanekaragaman sukubangsaa dan

kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme,

yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara

individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996, Jary dan Jary 1991, Watson 2000). Dalam model

multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat

sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya

seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat

yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai

kebudayaan yang seperti sebuah mosaik tersebut (Reed, ed. 1997). Model multikulturalisme ini

sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa

yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32

UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di

daerah"

Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin

dapat terwujud bila: (1) Konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa

Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk

mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; (2) Kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai

makna multikulturalisme dan bagunan konsep-konsep yang mendukungnya, dan (3) Upaya-upaya yang

dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.

Konsep Multikulturalisme dan Persebarannya

Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain

kebudayaan bangsa Indonesia tetapi bagi pada umumnya orang Indonesia masa kini multikulturalisme

adalah adalah sebuah konsep asing. Saya kira perlu adanya tulisan-tulisan yang lebih banyak oleh para

ahli yang kompeten mengenai multikulturalisme di media massa daripada yang sudah ada selama ini.

Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secarasukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena

multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai

multikulturalisme akan harus mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang

mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan

kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan

moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropah Barat maka sampai

dengan Perang Dunia ke-2 masyarakat-masyarakat tersebut hanya mengenal adanya satu kebudayaan,

yaitu kebudayaan Kulit Putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakatmasyarakat tersebut digolongkan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka yang dibatasi atau

dikebiri. Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit

hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950an. Puncaknya adalah pada tahun 1960an

dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang Kulit Putih terhadap orang Kulit Hitam dan

Berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan Hak-Hak Sipil, dan dilanjutkannya perjuangan Hak-Hak

Sipil ini secara lebih efektif melalui berbagai kegiatan affirmative action yang membantu mereka yang

tergolong sebagai yang terpuruk dan minoritas untuk dapat mengejar ketinggalan mereka dari golongan

Kulit Putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai bidang pekerjaan dan usaha

(lihat Suparlan 1999).

 Di tahun 1970an upaya-upaya untuk mencapai kesederajatan dalam perbedaan mengalami berbagai

hambatan, karena corak kebudayaan Kulit Putih yang Protestan dan dominan itu berbeda dari corak

kebudayaan orang Kulit Hitam, orang Indian atau Pribumi Amerika, dan dari berbagai kebudayaan

bangsa dan sukubangsa yang tergolong minoritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Nieto (1992)

dan tulisan-tulisan yang di-edit oleh Reed (1997). Yang dilakukan oleh para cendekiawan dan pejabat

pemerintah yang pro demokrasi dan HAM, dan yang anti rasisme dan diskriminasi adalah dengan cara

menyebarluaskan konsep multikulturalisme dalam bentuk pengajaran dan pendidikan di sekolahsekolah di tahun 1970an. Bahkan anak-anak Cina, Meksiko, dan berbagai golongan sukubangsa

lainnya dewasa ini dapat belajar dengan menggunakan bahasa ibunya di sekolah sampai dengan tahaptahap tertentu (Nieto 1992). Jadi kalau Glazer (1997) mengatakan bahwa 'we are all multiculturalists

now' dia menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa sekarang ini di Amerika Serikat, dan

gejala tersebut adalah produk dari serangkaian proses-proses pendidikan multikulturalisme yang

dilakukan sejak tahun 1970an.

 Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan,

karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup

masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologiideologi lannya, dan multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan

bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan bagi memahaminya dan mengembang-luaskannya

dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan

pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan

serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus

dikomunikasikan diantara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang

multikultutralisme sehinga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam

memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain

adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan

yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan,

ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsepkonsep lainnya yang relevan (Fay 1996, Rex 1985, Suparlan 2002)..